Kekuasaan politik merupakan alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Namun bagi sebagian politikus, kekuasaan telah menjadi tujuan utama. Politikus akan melakukan segala cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, sekalipun harus melalui pengabaian kepantasan perilaku dan menumbalkan kepentingan masyarakat umum. Oleh karenanya, masyarakat akan selalu dijadikan objek politik bagi pihak yang berkepentingan.
Bagi sebagian elite yang berkuasa akan menjadikan kualitas kepribadian, kinerja, dan visi strategi politik sebagai senjata utama. Sedangkan ada juga politikus yang jauh dari kompetensi dan kapabilitias mewakili kepentingan masyarakat namun memiliki kemampuan memanipulasi diri untuk mendapatkan simpati sehingga tetap mampu mencapai atau mempertahankan kekuasaan.
Banyak politikus menggunakan formula politik tertentu agar tetap berkuasa. Biasanya ketahuan cacat (kualitas buruk) justru ketika telah sah berkuasa. Pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih mempunyai periode kekuasaan yang membuat penyesalan masyarakat ketika menemukan perbedaan sikap sebelum dan setelah terpilih. Perlu kecerdasan politik masyarakat untuk menentukan sikap pilihan saat pemilu.
Formula politik biasanya berupa isu atau mitos yang tidak masuk akal. Tidak mungkin formula politik menjadi suatu nilai atau keyakinan yang sifatnya sederhana. Kekuasaan diatur oleh penguasa untuk menipu massa dalam keragu-raguan. Kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan kelas penguasa, meskipun dirumuskan sesuai kepentingan mereka sendiri, pasti akan dikemukakan dalam bentuk sebaliknya dengan maksud memberikan kepuasan moral dan hukum untuk masyarakat. (SP Varma, 2003:204)
Tingkat kesadaran politik masyarakat menjadi indikator penentu terhadap pertimbangan elite dalam merumuskan formula politik. Masyarakat modern cenderung memiliki kesadaran politik yang cukup baik, formula politik berupa kelicikan, mitos-mitos dan penyebaran hoaks yang bertujuan mengelabui masyarakat tidak akan berlaku saat proses pemilu.
Peran teknologi digital menambah luas kecerdasan politik menentukan integritas tokoh ketika pemilu. Menggunakan formula lama dalam berkampanye hanya akan menghabiskan anggaran partai namun tidak efektif. Politikus harus benar-benar berintegritas jika ingin berkuasa. Tidak perlu pencitraan atau dengan menjatuhkan lawan politik, selama mereka konsisten fokus memajukan bangsa akan terlihat dengan sendirinya.
Baca Juga : Politik Kemanusiaan
Kasus Formula E
Setiap politikus dan partainya menyusun berbagai forrmula politik untuk berkuasa di suatu daerah atau bahkan negara. Formula tersebut bisa dengan pencitraan untuk mengangkat popularitas dan elektabilitas tokoh, bisa juga dengan menjegal musuh politik dengan narasi yang memojokan. Tidak peduli kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat, asalkan berkuasa apapun akan dilakukan.
Meskipun tahun politik masih 2-3 tahun lagi, namun formula politik sudah mulai digencarkan bahkan sebelum pandemi Covid-19. Ketika tiba di formula E, Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) yang digadang sebagai salah satu kontestan calon presiden diterpa isu kegagalan menentukan kebijakan. Setelah kurang sempurnanya penanganan banjir, kali ini isu korupsi formula E menambah beban Anies mengangkat elektabilitasnya di tahun 2024.
Argumen pro dan kontra kebijakan proyek mercusuar Anies sebagai langkah munculnya isu Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil listrik internasional dijadikan menu utama pemberitaan nasional. Intervensi pemerintah pusat memercik api politik identitas yang sempat padam dalam semangat gotong royong melawan pandemi. Formula E dituding sebagai proyek bermasalah dan sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuan Formula E untuk membantu mengangkat nama Indonesia di kancah otomotif internasional dengan mengenalkan Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Jakarta dianggap telah siap menyambut pagelaran taraf dunia yang ramah lingkungan. Dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Indonesia skala mikro dan makro.
Sebelumnya pada 16 Oktober 2021, Anies Baswedan resmi mengumumkan penyelenggaraan Formula E Jakarta pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Namun hingga saati ini KPK masih melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta. Total biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk Formula E adalah sekitar Rp 1,13 triliun.
Kasus formula E yang masih bergulir di penyidikan KPK menunjukan betapa tidak pentingnya kemajuan bangsa daripada hanya kekuasaan belaka. Jika terbukti ada tindak pidana akan meruntuhkan elektabilitas Anies sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, akan menurunkan elektablitas partai lawan yang konsisten menjatuhkan lawan politik.
Dibutuhkan banyak formula (bukan hanya formula E) untuk melenggang mulus menjadi penguasa. Menarik kembali Jokowi dalam pusaran kasus formula E hanyalah praktek politik sia-sia. Sebab Jokowi bukan lagi lawan tokoh politik di pemilu berikutnya. Namun jika ditujukan untuk melemahkan kekuatan partai pemenang pemilu sebelumnya (PDI Perjuangan), pelibatan Jokowi sebagai representasi partai dianggap tepat untuk mengimbangi pertempuran politik elit.
Sekali lagi, formula E adalah sedikit dari banyak formula yang digunakan politikus menuju tahun politik 2024. Semua tentu mendambakan kemajuan bangsa di mata dunia. Sedangkan politikus masih sibuk berebut kekuasaan domestik yang sama sekali tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
Pernah dimuat Rakyat Priyangan
https://www.rakyatpriangan.com/opini/pr-1432264229/politisasi-megaproyek-formula-e?page=all
0 comments: